Acara lima tahunan digelar di Swiss-Belhotel Ambon, sekaligus tanggapan atas demonstrasi Gunung Botak disampaikan
AMBON — Musyawarah Wilayah (Muswil) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku resmi berlangsung di Lantai II Hotel Swiss-Belhotel Ambon, Rabu (3/12/2025). Forum strategis ini menjadi ajang untuk memperkuat konsolidasi internal partai dan menyiapkan figur pemimpin yang akan mengawal PKB Maluku ke depan.
Hadir dalam acara, Bupati Buru Ikram Umasugi menegaskan bahwa Muswil kali ini hanya berperan sebagai wadah untuk merekomendasikan nama-nama calon Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPW) PKB Maluku. “Muswil ini hanya merekomendasikan. Nanti DPP yang akan menentukan dan menunjuk siapa yang diberi amanah memimpin PKB Maluku,” jelasnya.
Saat ditanya kesiapannya jika mendapat mandat dari DPP, Ikram memberikan jawaban lugas: “Kalau diberikan kepercayaan dan amanah oleh DPP kepada saya, tentu saya siap.”
Dalam Muswil tersebut, tercatat lima figur yang dinilai layak untuk diusulkan sebagai calon Ketua DPW PKB Maluku, yaitu:1. Ikram Umasugi (Bupati Buru)2. Timotius Kaidel (Bupati Kepulauan Aru)3. Mumin Refra (Ketua Fraksi PKB DPRD Maluku)4. Habibah Pellu (Wakil Ketua DPW PKB Maluku)5. Basri Damis (Ketua DPW PKB Maluku saat ini)
Kelima nama tersebut akan melalui proses verifikasi oleh DPP sesuai mekanisme partai sebelum satu figur resmi ditetapkan.
Umasuggi juga menambahkan bahwa Selain isu kepartaian, Ikram juga menanggapi aksi demonstrasi penolakan penertiban tambang ilegal di Gunung Botak yang terjadi pagi hari yang sama. Ia menyatakan langkah penertiban yang dilakukan pemerintah sudah sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Segala sesuatu yang ilegal harus diberantas. Penertiban ini untuk penataan kembali agar ke depan aktivitas tambang bisa legal dan memberi keamanan serta kenyamanan bagi masyarakat,” ucapnya.
Ikram meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh kelompok tertentu yang mencoba menggiring opini demi kepentingan pribadi. “Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain. Kebijakan ini dibuat untuk kepentingan masyarakat luas,” tuturnya.
Ia juga memastikan kondisi di kawasan Gunung Botak saat ini terkendali dan proses penertiban berjalan aman sesuai prosedur. “Demo itu biasa. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden bahwa semua aktivitas ilegal harus ditertibkan,