AMBON – Komisi III DPRD Maluku kembali menyoroti ketidakhadiran Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku dalam agenda rapat resmi yang dijadwalkan pada Selasa, 18 November 2025. Kondisi ini memicu kekecewaan para anggota komisi yang menilai bahwa koordinasi terhadap proyek pembangunan jalan nasional membutuhkan keterlibatan langsung pimpinan BPJN.
Ketua Komisi III, Alhidayat Wajo, menjelaskan bahwa ketidakhadiran Kepala BPJN bukanlah yang pertama kali, melainkan sudah berulang dalam beberapa rapat penting terkait evaluasi infrastruktur. Ia menilai situasi ini sebagai hambatan serius dalam proses pengawasan pembangunan jalan strategis di Maluku.
“Kami sudah tiga kali menjadwalkan rapat resmi, namun Kepala BPJN tidak hadir. Komisi melihat ini sebagai ketidakseriusan dalam membangun komunikasi dengan DPRD, terutama terkait proyek-proyek nasional yang sedang berjalan,” kata Alhidayat.
Dalam rapat tersebut, BPJN kembali hanya diwakili oleh pejabat eselon di bawahnya. Namun hal ini tidak mampu menjawab kebutuhan pembahasan teknis yang menurut Komisi III harus disampaikan langsung oleh pimpinan BPJN.
Alhidayat mengungkapkan bahwa Komisi III telah menyepakati dua langkah untuk menindaklanjuti persoalan ini. Pertama, mengirimkan surat resmi kepada Kementerian PUPR untuk meminta evaluasi terhadap Kepala BPJN Maluku. Kedua, mempertimbangkan opsi pemanggilan paksa jika ketidakhadiran tersebut terus berulang sesuai prosedur tata tertib DPRD.
“DPRD tidak ingin pembahasan infrastruktur tersendat hanya karena komunikasi tidak berjalan dengan baik. Kami butuh kehadiran pimpinan BPJN agar koordinasi bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” tambahnya.
Komisi III juga mempertanyakan informasi yang berkembang mengenai pola kehadiran Kepala BPJN yang dinilai tidak konsisten. Namun DPRD menegaskan bahwa klarifikasi hanya dapat diperoleh jika yang bersangkutan hadir langsung dalam rapat resmi.
Komisi menegaskan bahwa langkah ini bukan semata-mata teguran, tetapi dorongan agar pelaksanaan pembangunan jalan nasional di Maluku tetap berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat.(***) Mey