Jakarta – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengikuti kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri). Kegiatan ini berlangsung di Ruang C Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (3/2/2026).Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem pendataan bantuan sosial secara nasional melalui pemanfaatan teknologi digital yang terintegrasi. Dalam forum itu, Bodewin menekankan pentingnya keakuratan data sebagai fondasi utama dalam pengambilan kebijakan pemerintah, khususnya terkait bantuan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem.Pernyataan Walikota Terkait Kegiatan Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Di Kemendagri“Hari ini kita semua diperhadapkan dengan soal keandalan data. Data ini penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan,” ujar Bodewin Wattimena.Ia menjelaskan bahwa Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Data yang akurat dan faktual akan menjadi dasar penyaluran bantuan sosial serta perencanaan program pengembangan masyarakat miskin ekstrem.“Misalnya soal Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional. Data ini menjadi dasar kita dalam menyusun kebijakan, baik untuk bantuan sosial, pengembangan masyarakat miskin ekstrem, dan lain-lain,” jelasnya.Bodewin juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah dapat belajar dari praktik baik yang telah diterapkan di sejumlah wilayah. Salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi, yang dinilai berhasil mengembangkan sistem pendataan digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Ada contoh baik, misalnya dari Kabupaten Banyuwangi yang lebih dulu membuat pendataan secara digital berbasis AI. Ini penting untuk kita pelajari dan terapkan,” katanya.Menurutnya, saat ini terdapat 41 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai daerah piloting digitalisasi bantuan sosial, termasuk Kota Ambon. Program ini diharapkan dapat mempercepat kesiapan data secara nasional sesuai arahan pemerintah pusat.“Ada 41 kabupaten/kota yang menjadi piloting hari ini, salah satunya Kota Ambon. Tujuannya agar sesuai arahan Pak Luhut, bahwa diharapkan pada bulan Oktober seluruh data sudah siap,” ungkapnya.Lebih lanjut, Bodewin mengakui bahwa penerapan pendataan digital memiliki konsekuensi, yakni kemungkinan perubahan jumlah penerima bantuan sosial. Namun, hal tersebut merupakan dampak dari penggunaan data faktual yang lebih akurat dan transparan.Konsekuensi dari pendataan secara digital, ada yang turun dan ada juga yang naik karena berbasis pada data faktual. Setiap orang dan setiap pihak diberi ruang untuk mengkritisi dan membandingkan data tersebut. Jika tidak benar, maka bisa diperbaiki,” tegasnya.Ia menambahkan bahwa pembaruan sistem pendataan ini dilakukan untuk memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sosial agar benar-benar tepat sasaran.“Ini untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pendataan, supaya ke depan yang menerima bantuan sosial benar-benar mereka yang berhak. Yang tidak berhak tidak boleh menerima,” ujarnya.Bodewin juga menyoroti persoalan ego sektoral yang selama ini menjadi kendala dalam pendataan sosial ekonomi. Menurutnya, perbedaan data antarinstansi sering menyebabkan ketidaksinkronan, sehingga diperlukan integrasi data secara menyeluruh.“Selama ini kita terkendala ego sektoral. Masing-masing instansi punya data sendiri-sendiri. Sekarang data tersebut harus terintegrasi menjadi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional sebagai dasar kebijakan,” pungkasnyaKegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara. Turut hadir Menteri Sosial, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Ketua Transformasi Digital Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Acara ini diikuti oleh 25 kepala pemerintah provinsi dan 41 kepala pemerintah kabupaten/kota dari seluruh Indonesia.