Ambon — Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Hasan Slamat, melakukan pertemuan dengan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa di Kantor Gubernur Maluku pada Rabu (25/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Najih menegaskan komitmen Ombudsman RI untuk mengawal pelaksanaan berbagai program prioritas Presiden di daerah, termasuk di Provinsi Maluku.
Fokus pengawasan mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih, yang menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional.
“Setiap daerah memiliki tingkat kesiapan yang berbeda.
Karena itu, Ombudsman hadir untuk memastikan agar tidak terjadi maladministrasi sejak tahap awal pelaksanaan,” ujar Najih.
Najih menambahkan, tugas Ombudsman tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan saran perbaikan agar program berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa dalam implementasi program MBG di sejumlah daerah, Ombudsman menemukan beragam dinamika, mulai dari tantangan teknis hingga capaian positif.
Menurutnya, keberhasilan maupun kendala tersebut perlu dipetakan secara komprehensif agar dapat menjadi pembelajaran bagi pelaksanaan program serupa di wilayah lain.
Terkait program Sekolah Rakyat, Najih menilai bahwa inisiatif tersebut memiliki dampak strategis terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Namun, ia menekankan pentingnya tata kelola yang transparan serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pelaksanaan program tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Program Sekolah Rakyat ini bermanfaat bagi masyarakat di garis kemiskinan. Harapannya, sumber daya manusia di lapisan ini dapat terangkat dengan baik dan terus berkembang, Ini harus menjadi skala prioritas dan kita support bersama,” tutur Najih.
Sementara itu, Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Ombudsman RI terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Maluku.
Ia berharap agar Pemerintah Provinsi Maluku dan Ombudsman dapat terus berkolaborasi guna peningkatan kualitas pelayanan publik di daerahnya.
“Komunikasi kami dengan Perwakilan Ombudsman Maluku berjalan sangat baik. Saya sadari di pelayanan publik ini kami harus memacu diri di internal sehingga indeks pelayanan publik di Maluku bisa meningkat lebih baik,” tutup Hendrik.