Namrole, 21 Juni 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus menggencarkan upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Pulau Buru. Melalui serangkaian kegiatan edukatif dan sinergis, OJK menggandeng pemerintah daerah, pelaku usaha, dan sektor pendidikan di dua kabupaten yakni Buru Selatan dan Buru.
Langkah ini menjadi bagian dari implementasi Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang menempatkan inklusi keuangan sebagai salah satu indikator utama stabilitas ekonomi makro.
Fokus di Kabupaten Buru Selatan: Dorong Perempuan dan Pelaku UMKM
Kegiatan di Kabupaten Buru Selatan diawali dengan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang dipimpin langsung oleh Bupati Buru Selatan, La Hamidi. Dalam rapat tersebut, Bupati menegaskan komitmen daerah dalam memperluas akses keuangan inklusif.
Kepala Bagian Pengawasan Edukasi Perlindungan Konsumen dan Literasi Keuangan (PEPKLMS) OJK Maluku, Novian Suhardi, menekankan pentingnya peran TPAKD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pemberdayaan keuangan masyarakat.
Adapun Program Kerja TPAKD Buru Selatan tahun 2025 mencakup tiga fokus utama:
Pengembangan Ekonomi Daerah, dengan pelatihan peningkatan kapasitas usaha petani kopra serta business matching bagi perempuan pelaku usaha ultra mikro.
Perluasan Akses Keuangan, melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pinjaman ultra mikro, dan peningkatan jumlah Agen Laku Pandai.
Peningkatan Literasi Keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM di sektor perikanan.
Di sektor pendidikan, OJK bekerja sama dengan PT BPR Modern Express dalam program “OJK Goes To School” yang digelar di SMP Negeri 1 Namrole. Program ini bertujuan menanamkan pemahaman dasar keuangan, mulai dari pentingnya menabung, mengenal layanan keuangan formal, hingga bahaya pinjaman online ilegal dan judi daring.
Selain itu, OJK juga bersinergi dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Peningkatan Kapasitas Usaha Membina dan Memberdayakan (PKU MBA MAYA) di Desa Waly. Program ini menyasar nasabah Mekaar PNM, mayoritas perempuan pelaku usaha ultra mikro, untuk meningkatkan pemahaman seputar layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab.
Kabupaten Buru: Sinergi Perbankan dan Edukasi Digital
Sementara itu di Kabupaten Buru, OJK menggelar kegiatan edukasi keuangan di Kecamatan Lilialy, tepatnya di Balai Desa Jikumerasa. Bersama perbankan lokal, OJK memberikan sosialisasi kepada perangkat desa dan perwakilan lima desa lainnya mengenai pengelolaan keuangan keluarga, pencegahan utang konsumtif, serta risiko pinjaman online ilegal dan judi daring yang marak di masyarakat.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, OJK juga menghadiri Rapat Pleno penetapan Program Kerja TPAKD Kabupaten Buru Tahun 2025 yang berlangsung di Kantor Bupati Buru. Rapat dipimpin oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Buru, Efendy Rada, S.E.
Program kerja TPAKD Kabupaten Buru 2025 meliputi:
Peningkatan Literasi Keuangan, dengan fokus edukasi bagi nelayan, masyarakat desa, dan pengenalan pasar modal.
Pengembangan UMKM, melalui pelatihan penyulingan minyak kayu putih dan business matching untuk pelaku usaha perempuan.
Perluasan Akses Keuangan, termasuk penyaluran KUR, pinjaman ultra mikro, serta peningkatan jumlah dan sebaran Agen Laku Pandai.
Serangkaian kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen OJK untuk menjangkau wilayah-wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), termasuk Pulau Buru, demi menciptakan pemerataan akses keuangan nasional. Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan lokal, OJK berharap literasi dan inklusi keuangan dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Maluku.