Kota Ambon — Alwi Ramadan selaku Koordinator penanggung jawab aksi demo hari ini di gedung di DPRD provinsi Maluku,Rabu (21/05/2025) Kami dari LSM yang tergabung dalam koalisi merah putih provinsi Maluku menegaskan bahwa kami menyoroti persoalan pekerjaan yang di lakukan oleh pihak BPJN maluku kaitannya dengan pembuatan jalan dan jembatan yang ada di Buru tepatnya di lokasi alitrase mako mohdan mohe atas pekerjaan uang di kerjakan pada tahun anggaran 2023 dan pekerjaan 2024.,
Pekerjaan jalan dan jembatan alimako moh dan mohe pada tahun anggaran 2023 yang di kerjakan dengan pagu anggaran sebesar 47 Mi lebih, Sementara pada tahun anggaran tahun 2024 dikerjakan dengan anggaran sebesar 50’M lebih,totalnya kurang lebih 100 M,
Namun berdasarkan hasil investigasi di lapangan yang kami lakukan kaitannya dengan beberapa pekerjaan tersebut yang di kerjakan oleh pihak PT trawesi,Artamega serta PT wimalayaNusantara jaya dari hasil pantauan kami di lapangan pekerjaan sampai saat in belum selesai,maka di duga terjadi mangkrak pekerjaan tersebut karena batas waktu kontrak pekerjaan telah habis dan sudah berakhir di bulan Desember 2024,tetapi sampai hari ini pekerjaan di lapangan tidak selesai.
Maka untuk itu harapan kami kepada pihak DPRD provinsi Maluku terkhususnya komisi III sebagai lembaga pengawasan untuk segera dan memanggil pihak BPJN di wilayah 1 dan PPK wilayah Maluku yang menangani persoalan pekerjaan tersebut,dan bila perlu DPRD provinsi Maluku juga memanggil pihak pihak perusahaan tersebut untuk bisa kami sama sama gelar rapat dengar pendapat(RDP) dengan pihak terkait dan dengan pihak DPRD provinsi Maluku komisi III, sehingga harapan pembangunan yang dilakukan oleh pihak BPJN paling tidak bisa dinikmati oleh masyarakat,
Karena ini semuanya dengan anggaran dan dana yang begitu besar.makanya kami katakan,kami juga menduga bahwa pekerjaan itu mangkrak di lapangan dengan anggaran kurang lebih 100milyar,
Perlu di diketahui Aksi demo yang di lakukan oleh LSM koalisi Merah putih berjalan dengan aman dan damai .