AMBON, Kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Maluku sepanjang 2025 hingga awal 2026 menunjukkan tren positif dan tetap stabil di tengah berbagai tantangan ekonomi daerah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku mencatat pertumbuhan sektor perbankan, pembiayaan, hingga pasar modal masih terjaga dengan tingkat risiko yang relatif rendah.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi M. Yusuf, mengatakan capaian tersebut menjadi indikator bahwa sektor jasa keuangan di daerah masih mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Alhamdulillah kita melewati akhir tahun 2025 dengan capaian yang cukup baik meskipun ada berbagai tantangan. Perkembangan industri jasa keuangan di Maluku secara umum masih terjaga dan menunjukkan pertumbuhan positif,” ujar Andi kepada awak media.
Pernyataan itu disampaikan Andi di sela kegiatan OJK Maluku BasTori (Bahas Santai OJK Bersama Media) yang berlangsung di Red Brick Cafe Resto, Ambon, Rabu (11/3/2026).
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Maluku pada 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat sebesar 4,56 persen, sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 5,1 persen.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh sejumlah sektor utama seperti pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan, serta belanja pemerintah daerah melalui APBD.
Menurutnya, meski terjadi perlambatan akibat menurunnya alokasi belanja pemerintah, perekonomian daerah masih menunjukkan kinerja yang cukup baik.
“Struktur ekonomi Maluku masih didominasi sektor hulu seperti perikanan dan pengeluaran pemerintah. Namun sektor lain tetap tumbuh dan menopang perekonomian daerah,” jelasnya.
Di sektor perbankan, OJK mencatat penyaluran kredit di Maluku tumbuh hampir 5 persen, sementara aset perbankan meningkat sekitar 8 persen.
Sementara dari sisi risiko, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) masih terjaga pada level 2,92 persen.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga menjadi salah satu pendorong pembiayaan produktif. Sepanjang 2025, penyaluran KUR di Maluku mencapai lebih dari Rp1 triliun dengan jumlah debitur sekitar 21.804 pelaku usaha.
“Di tahun 2026 ini kita mendorong penyaluran kredit, khususnya ke sektor produktif dan UMKM, agar bisa melampaui realisasi tahun lalu,” kata Andi.
Sementara itu, sektor perbankan syariah mencatat pertumbuhan yang jauh lebih tinggi. OJK mencatat pembiayaan bank syariah di Maluku tumbuh 20,54 persen dengan total aset sekitar Rp1 triliun atau sekitar 3–4 persen dari total aset perbankan di Maluku yang mencapai Rp34 triliun.
Dari sisi kualitas pembiayaan, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) perbankan syariah juga relatif rendah, bahkan berada di bawah 1 persen.
Selain perbankan, perkembangan industri jasa keuangan non-bank juga menunjukkan tren positif. Jumlah investor pasar modal di Maluku meningkat 21,6 persen, sementara sektor pinjaman daring (peer to peer lending) mencatat jumlah peminjam sekitar 33 ribu orang dengan tingkat pembiayaan bermasalah hanya sekitar 0,01 persen.
Di sektor pembiayaan ultra mikro, program PNM Mekaar tercatat telah menjangkau sekitar 53 ribu nasabah dengan nilai pembiayaan hampir Rp300 miliar.
Menurut Andi, stabilitas sektor jasa keuangan tersebut menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah sekaligus menekan angka kemiskinan yang masih menjadi tantangan di Maluku.
“OJK terus mendorong penyaluran pembiayaan ke sektor-sektor produktif dan strategis agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat lebih berkualitas dan berdampak pada penurunan kemiskinan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, OJK juga mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui berbagai program edukasi, termasuk kampanye Gerak Syariah (Gebyar Ramadan Keuangan Syariah) yang digelar sepanjang bulan Ramadan.
Program tersebut melibatkan kolaborasi antara OJK, industri jasa keuangan seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Pegadaian Syariah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, indeks literasi keuangan nasional tercatat mencapai 66 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.
“Survei tahun 2026 sedang dalam proses finalisasi oleh BPS dan untuk pertama kalinya akan menampilkan data hingga level provinsi, termasuk Maluku,” kata Andi.
Kegiatan BasTori OJK tersebut turut dihadiri para jurnalis dari berbagai media partner OJK, perwakilan industri jasa keuangan seperti BSI dan Pegadaian Syariah, serta jajaran Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku.