Ambon — Komisi I DPRD Provinsi Maluku melakukan kunjungan pengawasan ke Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, menyusul konflik antarwarga yang terjadi antara Negeri Morela dan Negeri Hitumeseng. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada 12 Februari 2026 sebagai bagian dari tugas pengawasan DPRD
Anggota Komisi I DPRD Maluku dari daerah pemilihan Maluku Tengah yang juga ditunjuk sebagai ketua tim pengawasan (Wahid Laitupa kepada Metro Reportase-com menjelaskan, agenda awal kunjungan sebenarnya direncanakan ke wilayah Bandar. Namun, karena konflik yang terjadi berada di Jazirah Leihitu, maka agenda dialihkan ke lokasi konflik di Maluku Tengah.
“Kunjungan kami bukan untuk melakukan investigasi hukum, tetapi pengawasan politik. Kami ingin menyerap langsung informasi dan aspirasi masyarakat terkait peristiwa yang terjadi,” ujarnya.
Pertemuan pertama dilakukan di Negeri Hitumeseng dan dihadiri raja negeri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta warga yang menjadi korban. Dalam pertemuan tersebut, Komisi I hanya menampung masukan tanpa membuka sesi tanya jawab.
Usai pertemuan, Komisi I meninjau langsung rumah-rumah warga yang terdampak kebakaran. Berdasarkan data pemerintah, sekitar 12 rumah mengalami kerusakan, dengan tingkat kerusakan bervariasi, mulai dari rusak berat hingga terbakar sebagian.
Selanjutnya, Komisi I melanjutkan kunjungan ke Negeri Morela dengan mekanisme yang sama, yakni mendengarkan aspirasi masyarakat tanpa dialog terbuka. Seluruh hasil pengawasan dari kedua negeri tersebut akan dibahas dalam agenda internal Komisi I.
“Setelah itu, kami akan memanggil pihak-pihak terkait seperti kepolisian, pemerintah negeri, serta Bupati Maluku Tengah untuk membicarakan penyelesaian konflik dan penanganan korban,” jelasnya.
Ia menambahkan, berbagai pihak sebelumnya telah melakukan kunjungan ke lokasi konflik, termasuk Polda Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Kehadiran DPRD Provinsi Maluku diharapkan dapat melengkapi upaya-upaya tersebut.
Menjelang bulan suci Ramadan, Komisi I DPRD Maluku berharap konflik dapat segera diselesaikan dan masyarakat dari kedua belah pihak diminta menahan diri agar konflik tidak meluas ke wilayah lain.“Kami berharap konflik ini cukup berhenti di lokasi kejadian dan tidak berkembang ke daerah lain. Penanganan korban juga harus segera dilakukan,” pungkasnya..(O.S)