Ambon – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian, mengungkapkan kekhawatiran terkait pendapatan daerah yang belum memenuhi target. Evaluasi tiap semester harus menjadi pengendali pendapatan daerah, namun masih banyak ketidaksesuaian yang ditemukan.
“Evaluasi terhadap dinas pengumpul pendapatan dilakukan setiap tiga bulan atau per triwulan semester, namun pada akhir tahun justru ditemukan banyak ketidaksesuaian,” kata Ary.
Ary menekankan perlunya tindakan tegas terhadap pejabat yang tidak mampu mencapai target. “Minta maaf jika harus bersikap tegas, namun jika syarat dan target pencapaian sudah jelas namun tidak tercapai, saya rasa perlu ada langkah konkret seperti pemecatan kepala dinas yang terkait,” tegas Ary.
Ary juga menyoroti pengelolaan pasar Merdeka dan kontrak dengan pihak pengelola fasilitas daerah. “Koordinasi antar dinas yang terkait dengan pendapatan daerah harus ditingkatkan, agar kita bisa bersama-sama mencapai target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ary berharap ada rekomendasi resmi dari pemerintah provinsi terkait hasil evaluasi kinerja dinas pendapatan daerah.”Pungkasnya pada awak media,Rabu(04/02/2026)