AMBON – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Maluku terus berupaya mencari solusi atas sengketa lahan antara warga dan PT PLN (Persero) di Maluku. Pansus telah melakukan kunjungan lapangan dan merumuskan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan pihak-pihak terkait.
“Kami berharap, semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog, untuk mencari solusi yang terbaik. Sengketa lahan ini tidak boleh berlarut-larut, karena akan merugikan semua pihak, baik masyarakat maupun PLN,” kata Edinson Sarimanela, Ketua Pansus DPRD Maluku,pada awak media di rumah rakyat DPRD Maluku,Rabu(19/11/2025)
Perwakilan PLN menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan tersebut sangat penting untuk meningkatkan pasokan listrik bagi masyarakat Maluku. Mereka juga menyatakan kesediaan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan dengan warga, namun tetap berpegang pada prinsip bahwa lahan tersebut merupakan aset negara.
Kepala BPN Kota Ambon, Rudy Sapulette, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pengukuran ulang lahan yang disengketakan untuk memastikan keabsahan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh warga. “Kami berjanji akan membantu mediasi antara PLN dan warga, untuk mencapai kesepakatan yang damai,” tandas Rudy.
Rekomendasi Pansus diharapkan dapat menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa lahan ini secara permanen dan mencegah terjadinya konflik serupa di masa depan.