Ambon – Provinsi Maluku mengalami inflasi sebesar 1,72% (mtm) pada Maret 2025 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Inflasi ini terjadi secara merata di tiga wilayah pembentuk IHK Maluku, yaitu Kota Ambon (2,23%), Kota Tual (1,40%), dan Kabupaten Maluku Tengah (0,97%).
Secara tahunan, inflasi Maluku tercatat sebesar 3,54% (yoy), meningkat dari bulan sebelumnya yang hanya 1,33% (yoy). Angka ini bahkan lebih tinggi dibanding inflasi nasional yang hanya 1,03% (yoy).
“Capaian tersebut menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Maluku masih pada level yang optimis,” jelas Mohamad Latif, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, dalam yang diterima media ini pada Selasa 8/4/2025). Ia menambahkan, hal ini tidak terlepas dari peningkatan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan realisasi Tunjangan Hari Raya (THR).
Kontributor utama inflasi pada Maret 2025 adalah Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar, dengan andil inflasi sebesar 1,18% (mtm). Kenaikan ini disebabkan oleh berakhirnya paket stimulus potongan tarif listrik yang sebelumnya menahan biaya hidup masyarakat.
Meski tekanan inflasi cukup tinggi, sebagian tertahan oleh deflasi pada Kelompok Transportasi dengan kontribusi -0,01% (mtm). Penurunan ini terjadi seiring adanya diskon tarif angkutan udara pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri.
Sejumlah komoditas pangan juga menyumbang inflasi, terutama ikan pelagis seperti ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, dan ikan cakalang. Kenaikan harga ini disebabkan oleh peningkatan permintaan dan cuaca buruk di wilayah sentra produksi, yang menghambat aktivitas nelayan.
Menanggapi kondisi ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menggiatkan upaya stabilisasi harga melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Hingga akhir Maret 2025, telah digelar pasar murah di 9 titik di Kota Ambon dan Maluku Tengah, serta berbagai inisiatif lainnya, seperti:
Operasi pasar komoditas cabai rawit
Program mudik gratis rute Ambon–Tual dan Ambon–Luhu
Distribusi bibit cabai ke ormas, lembaga keagamaan, dan lapas
Kerja sama antarinstansi seperti PT. ASDP dan PT. Pelindo untuk memprioritaskan kendaraan pengangkut bahan pangan
Sidak pasar dan komunikasi bijak konsumsi bersama Satgas Pangan dan Forkopimda
“Kami terus memonitor harga pangan strategis dan menjamin ketersediaan pasokan,” tegas Latif