Ambon – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur Watubun terima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ( Kakanwil Ditjen) Provinsi Maluku, Ricky Dwi Biantoro, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kakanwil Ditjen)
Pertemuan bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar instansi dalam menjalankan tugas di wilayah Maluku ini berlangsung di ruang Ketua DPRD Maluku, Selasa (18/2/2025).
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengalami pemekaran menjadi empat kementerian. Dengan adanya perubahan ini, diperlukan dukungan dari berbagai instansi, termasuk DPRD Maluku dalam menjalankan tugas keimigrasian secara optimal.
Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun kepada awak media mengungkapkan beberapa materi penting terkait pertemuan tersebut. Salah satunya izin penggunaan gedung yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Maluku di Ambon.
Gedung tersebut akan digunakan sebagai Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Karena di instansi Kemenkumham mengalami pemekaran menjadi empat kementerian.
Dengan adanya perubahan itu, maka diperlukan dukungan dari berbagai instansi, termasuk DPRD Provinsi Maluku dan Pemerintah Provinsi Maluku dalam menjalankan tugas keimigrasian secara optimal.
”Tadi banyak hal yang telah disampaikan kepada kami, termasuk penggunaan gedung, kan mereka harus berkantor di daerah,”ungkap Politisi PDIP ini.
Menanggapinya, Watubun menyampaikan kepada pihak Kanwil Ditjen Pemasyarakatan dan Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku untuk menyampaikan surat permohonan penggunaan gedung kepada Gubernur terpilih,” Pasti diberikan,” timpalnya.
Gedung yang akan digunakan yaitu Gedung Siwalima di Karpan dan Gedung Pasar Higienis di Tantui. Sebab menurut Watubun daripada tidak dipelihara. Lebih baik digunakan untuk kepentingan pelayanan publik.
”Tentunya DPRD Provinsi Maluku menyetujui hal itu, karena gedung-gedung itu selama ini tidak dipelihara dengan baik,” ungkap Benhur
Watubun berharap nantinya bila kantor Imigrasi telah berjalan, maka dapat menangkal berbagai persoalan yang masuk dari luar yang tidak diketahui.
”Kita berharap kantor keimigrasian itu ada, agar mereka memantau dan mengidentifikasi ada juga berfungsi sebagai intelijen disana, yang dilaksanakan untuk bisa membereskan berbagai hal soal keimigrasian,” harapnya. (VR)